Keruk SDA Kejahatan Terbuka di Tanah Papua

Undergraund PT.FI, di Papua Tengah/Ils       

Pendahuluan

Satu tuntutan yang harus lawan di zaman modern ini dengan dunia global adalah neoliberal kapitalisme modern yang mana terus mengkeruk dan mengancam alam serta pegadaian tanah adat dengan bebas oleh sepihak. Melawan dengan senjata kita akan kala dalam pertempuran, maka mari kita maju melawan dengan cara kita yang beradap.

Mencoba menulis artikel ini, terinspirasi dari krisis ekonomi Negara Yunani yang hingga menuju refrendum ekonomi menuju kekuatan politik untuk hengkang dari Uni Eropa atau akan tetap tergabung dalam negara persemakmuran. Melihat ke- Indonesiaan disini juga menarik untuk analisa konpirasi politik ekonomi Amerika, dan Indonesia atas diabaikannya tuntutan hak ulayat tanah adat di areal PT.Freport Indonesia di Papua Barat. Penulis menyampaikan sikap ini bebas dari unsur politik untuk kepentingan - kepentingan semata, dan ingin membagi cerita fenomena yang terjadi di tengah kita. Topik pembahasan hubungan kerja sama bilateral ekonomi  yaitu belajar dari krisis moneter Yunani, Untang Negara Indonesia (ULN), Penggunaan peminjaman dana dengan hal tidak Produktif, awal gadaikan kekayan alam Papua, Freeport sebagai tempat kejahatan terbaru, dan melawan kapitalisme global di Papua serta kesimpulan. Apakah tuntutan dari rakyat adat suku Amungge di Timika untuk membayar ganti rugi membawah malapetaka bagi Indonesia akan ekonomi nasional, ataukah akan mengabaikan tuntutuan itu ?. Topik pertama adalah jalan menuju refrendum ekonomi politik krisis Moneter Yunani.

Belajar dari Krisis Moneter Yunani

Bagaimana bisa dapat mendekatkan atau menjelaskan soal itu. Negara persemakmuran Uni Eropa ini tentu mempunyai tradisi untuk mengangani persoalan krisis moneter, militer atau persoalan lain akan tetapi hancurnya integritas bangsa dibawah Uni Eropa itu. Dalam krisis ekonomi yang melanda Yunani berujung pada refrendum untuk menerima atau menolak proposal talangan ekonomi (ballout) yang ditawarkan oleh Troika (Uni Eropa, Bank sentral Eropa dan International Monetary Fund (IMF). Bagaimana rakyat memilih Ya, atas refrendum yang akan gelar tanggal 5 Juni 2015 ini, sedangkan Yunani masih punya utang dari IMF, power ada pada rakyatnya.

Benar atau tidak perekonomian Yunani ambruk akibat tak mampunya membayar utang luar negeri sebesar 1,6 Euro atau sekitar 22 triliun ke International Monetary Fund (IMF). Selama enam bulan penuh dilakukan perundingan antara Uni Eropa dan Yunani dibawah kepemimpinan Syriza, menuju refrendum. Syriza mengajak dalam refrendum masyarakat tidak memilih, bukan untuk keluar dari Uni Eropa. Lebih menekankan pemerasan yang dilakukan pihak negara kreditor dan Intitusi internasional. Krisis ekonomi Yunani ini merupakan cara perlawanan yang tersturuktur, mapang untuk menuju keluar dari negara persemakmuran Uni Eropa pada abad ke-21 melawan kelompok negara neoliberal dan kapitalisme dengan tujuan politik untuk menentukan proses ekonomi sendiri. Segi kesejahteraan di Yunani menurut pengangguran berkisar 20 %, kemiskinan, kesehatan buruk, gizi buruk di bawah 10 %. Pemimpin Yunani berkeinginan dan berkeyakinan bahwa dalam wilayah negaranya, pihak lain tak boleh berkuasa dalam hal ekonomi global.

Hasil refrendum dinyatakan 61% “tidak” memilih atas refrendum yang digelar, dengan ini kerja sama peminjaman utang luar negeri dari Bank Dunia, IMF dan dari Bank Uni Eropa yang ditawarkan 1,7 Euro tidak akan melanjudkan untuk kerja sama bilateral. Ini adalah satu teknis yang dilakukan pemimpin Syriza untuk keluar dari negara persemakmuran Uni Eropa itu. Kini Negara Yunani kembali mengatur ekonomi mereka sendiri dan menuju revolusi politik. Topik selanjutnya adalah untuk membaca utang negara Indonesia dari IMF dan Bank Asia, kapan akan menunggu kebangkrutan utang warisan Indonesia itu.

Utang di Negara Indonesia

Setelah mengikuti berita di surat kabar cetak, media onlain , TV atas krisis Yunani menarik sekali. B agaimana melihat dalam lingkungan Indonesia negeri rajanya utang luar negeri dan negeri rajanya korupsi itu. Membaca sepak terjang sejarah Indonesia yang pernah terjadi kriris moneter di erah reformasi efeknya melepaskan sebuah wilayah jajahan dari Indonesia pada masa – masa itu. Ekonomi adalah kekuatan dalam segala aspek untuk kemakmuran dalam suatu negara. Hal yang tidak pernah dilupakan sepanjang sejarah negara Indonesia adalah penjajahan masih masih berlanjut sekalipun merdeka secara politik telah utuh kedaulatannya. Penjajahan baru itu namanya penjajahan ekonomi neoliberal dan kapitalisme alla modern serta rajanya utang negara tersebut. Krisis ekonomi di Yunani hanya dengan 22 triliun euro, sedangkan Indonesia memiliki utang negara lebih dari 250 triliun dolar AS, yang menjadi warisan sepanjang sejarah yang harus di tangguhnya. Mengenal lebih dekat utang luar negeri Indonesia pada tahun 2015 tercatat sebagai berikut.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada bulan Mei 2015 tercatat 298,1 miliar dollar AS sehingga ULN Indonesia tumbuh melambat yakni 7,6% (yoy), dibandingkan triwulan IV-2014 10,2% (yoy). Pada sektor swasta posisi ULN akhir triwulan I-2015 terpusat pada sektor keuangan, industri, pengolahan, pertambangan, listrik dan gas dan air bersih. Pangsa ULN swasta masing – masing sebesar 29,5 persen, 19,9 persen, 16 persen, dan 11,7 persen.

Utang negara luar negeri (ULN) seringkali persoalan bangsa yang kerapkali menjadi duri dalam daging yang berkembang di komunitas masyarakat melalui doktrin dengan hal yang negatif. Padahal tujuan untuk meminjamkan uang kepada negara lain, atau bank dunia untuk kemakmuran rakyat dalam bentuk menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, menguatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejateraan rakyat. Empat misi utama dalam peminjaman ini belum tentu terealisasikan dalam pembangunan nyata. Hasil peminjaman itu dipergunakan sebagai hal korupsi, dan sokongan hal – hal yang tidak produktif. Pertanyaan yang harus dijawab oleh negara adalah mengapa Indonesia yang kaya akan kekayaan alam, dari tahun ke tahun tetap saja ada utang negara, sedangkan sumber daya alam dikuasai oleh negara – negara kapitalis melalui kapitalisme neoliberal ?. Hanya ada satu kata, Indonesia masih di jajah oleh ekonomi global sekalipun sebuah bangsa yang merdeka.

Dalam era penjajahan ekonomi itu, hubungan antara pemilik kapitalisme global dan wilayah jajahan ekonom tetap erat, sekalipun kekayaan alam digadaikan demi kepentingan ekonomi politik hubungam terbangun tata rapih. Sebuah problem negara Indonesia seperti ULN dari tahun ke tahun tidak terjadinya kebangkrutan sama dengan negara Yunani, pendugaan kekuatan Amerika dan Inggris ada di belakang pegadaian kekayaan alam itu.

Awal mula hubungan antara Indonesia dan Amerika terjadi karena hubungan bantuan politik militer, melalui bantuan senjata perebutan Papua Barat, terakhirnya digadaikan kekayaan tambang di Papua. Sentral politik Indonesia dan Amerika ada pada titik kekuatan bisnis emas dan tembaga maka Indonesia tidak takut dalam hal peminjaman dana kepada Bank Dunia yang berbasis di Washintong, Bank Asia. Sama halnya dengan hubungan Yahudi, Israel dan Amerika. Salah – satu pensuport saham ekonomi terbesar di USA adalah warga berkebangsaan Yahudi dan Israel, maka persoalan luar negeri Yahudi dan Israel terutama hubungan militer, politik tidak tergoyakan. Bagaimana penggunaan dana peminjamaman dari IMF telah di berdayakan kepada orang – orang tak mampu dalam ekonomi untuk kemakmuran rakyat, belum tentu, kita belum berdaulat. Ulasan berikut adalah penyelewengan penggunaan dana peminjaman dengan hal tidak produktif. *****

Penggunaan Uang Pinjam Dengan Hal Tidak Produktif

Baru saja kita saksikan bersama hasil sidang KTT MSG ke – 20 dari kelompok hubungan bilateral antar negara – negara Malanesia di Pasifik. Tiga Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Maluku, Ambon Utara dan Nusa Tenggara Timur resmi di terima ke dalam grup kelompok orang malanesia itu. Suka dan tidak pihak korban adalah masyarakat Papua, serta rakyat malanesia itu sendiri.

Dalam hubungan ini, Indonesia lebih kedepankan pendekatan ekonomi, perdagangan,pertahanan dan suap menyuap. Pendekatan suap menyuap ekonomi yang baru saja dibangun oleh pemerinah Indonesia telah mati antara kepentingan – kepentingan sesaat itu, karena pendekatan ekonomi yang dibangun bukan pendekatan ekonomi jangka panjang dengan ke tiga negara anggota MSG, akan tetapi sokongan dengan kepentingan sesaat. Wajar saja, PNG mendukung Indonesia menjadi anggota asosiasi di MSG, dia negara persemakmuran dibawah penguasaan kerajaan Inggris. Dalam KTT ke- 20 di Honiara, Solomon- misalny negara Fiji tak pernah memberikan komentar apapun baik Indonesia dan ULMWP. Kerja sama Fiji dan Indonesia melalui pendekatan sokongan ekonomi mati di pertemuan KTT ke – 20 di Honiara.

Pertanyaan adalah darimana sumber dana sokongan Indonesia kepada ke tiga Negara MSG. Ada dua sumber penyaluran dana yaitu pertama, hasil pajak perusahan para kapitalis yang beroperasi di Papua Barat dan kedua, peminjaman uang kepada Bank Dunia atau Bank Asia.

Penjelasan lebih lanjut terkait poin pertama yaitu sumber saluran dana hiba diberikan kepada tiga negara MSG dibiayai dari hasil pajak BIFI LNG yang beroperasi Bintuni Papua Barat dan PT.Freeport Indonesia. Masing – masing pajak dibayarkan kepada Indonesia yaitu PT. Freeport 3 persen sama dengan US$1, 5 triliyun dolar AS perbulan. Jumlah keseluruhan dalam satu tahun yaitu US$1,6 dolar AS atau 14 triliyun atau lebih. Pajak yang dibayarkan oleh PT.Freeport Indonesia adalah pajak terbesar sepanjang sejarah Indonesia ddalam dunia Industri pertambangan, sedangkan pajak BIFI LNG membayar hanya bedah nominasi pajak dari Freeport Indonesia. Penjelasan poin kedua, peminjaman dana dari bank dunia masih sebatas fibti- fibti, karena dana hiba yang diterima ke tiga Negara PNG,FIJI dan Kepulauan Solomon hasil pajak sebulan dari PT.Freeport Indonesia yang berbasis di Papua.

Ada hubungan lain dengan Indonesia yaitu negara Papua New Guinea dengan pemerintah Kerajaan Inggris merupakan hubungan yang sangat erat melalui hubungan ekonomi. Terlihat jelas setelah keputusan dukungan PNG terhadap Malanesia- Indonesia dengan tujuan penyelamatan kepentingan ekonomi milik kerajaan Inggris itu. Keputusan PNG tidak berdiri sendiri, namun ada desakan dari pihak ke tiga, yaitu Inggrislah biang keladi atas kekacauan keputusan PNG di MSG. Akibatnya membawah dampak di negara- negara solidaritas kristen di Pasifik Selatan, dan melanggar ketetapan – ketetapan, serta ciri khas di MSG serta perpolitikan menjadi tantangan bagi tiga negara MSG kedepan. Ia ingin ekploitasi sumber daya alam Papua dengan bebas beroperasi diatas penderitaan rakyat, kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, kesehatan buruk, bahkan sumber daya manusia yang dibawah standar di Papua Barat. Duta besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2014 telah berkunjung di Papua Barat kurang lebih dua kali. Pendekatan kunjungan bertujuan untuk peninjauan kesejateraan di pemerintah Papua dan Papua Barat. Dalam konfrensi Pers selalu mendukung kebijakan Jakarta, dibalik kebaikan ia selalu mendorong kepentingan penyelamatan perusahaan asing tersebut. Bagi pemerintah Indonesia, cukup leluasa memainkan perang dalam kepentingan royalti dari pihak asing itu.

Pada sub bagian ini penulis tidak bermaksud menudu pihak ketiga bermain di keputusan KTT MSG ke 20 akan tetapi hubungan Indonesia – Inggris dan PNG dari sisi kampanye gelap kemungkinan ada untuk bertujuan agar pembebasan dan penyelamatan atas perusahan asing beroperasi di wilayah Papua Barat. Rakyat tidak lupa dengan 14 nota kerja sama yang disepakati oleh pemerintah PNG dan pemerintah Indonesia, sedangkan layak dan tidak atas pemberian dana hiba dari Indonesia di ukur dari kesejateraan, kemiskinan, pengangguran, utang luar negeri, gizi buruk, penerangan di wilayah pelosok – pelosok di dalam negeri Indonesia. Dilihat dari kondisi utang negara dan kesenjangan sosial yang makin tinggi sepanjang tahun maka tidak layak untuk memberikan kepada dana hiba kepada tiga negara anggota Malanesian Sperhead Group (MSG).

Pendekatan lain yang telah dibangun oleh Indonesia dengan ke tiga negara MSG adalah melalui bantuan alat mesin pertanian. Andaikan negara kita seperti negara produk terbesar mesin – mesin pertanian. Padahal Rakyat pelosok–pelosok masih menggunakan pertanian tradisional seperti mengunakan kerbau, alat sikop dan lain sebagainya. Hubungan pangan nasional dengan perdagangan bebas menjadi masalah dalam negeri. Pangan menjadi bermasalah dalam hajat hidup manusia bangsa Melayu dan sebagian bangsa Malanesia peminat mengonsumsi beras tertinggi di tingkat Asia. Selain, ini perdagangan bebas mengakibatkan kita konsumsi beras karet. Dimana harga diri sebagai sebuah bangsa, dimana mesin – mesin yang menjadi alat nilai tawar yang tidak produtif itu. Menyokong di tiga negara MSG dengan dana dari hasil pajak kekayaan alam Papua maka, kembali membaca sejarah kehadiran kapitalisme di bumi Cendrawasih Papua.*****

Awal Gadaikan Kekayaan Alam Papua.

Kekayaan alam Papua di Gadaikan. Kita lihat awal sejarah politik luar negeri Indonesia pada era Sukarno yang lebih condong kepada blok Timur pimpinan Uni Soviet yang sedang dalam situasi perang dingin dengan Blok Barat dibawah Amerika Serikat. Kedekatan Indonesia pada era Sukarno dengan blok Timur ini menjadikan kekuatan militer Indonesia menjadi kekuatan yang besar. Namun politik Sukarno yang dikenal dengan Nasakom menjadikan Partai Komunis Indonesia memiliki tempat didalam kebijakan Sukarno yang merisaukan kelompok militer. Memuncaknya intrik politik antara militer dan PKI ditandai dengan peristiwa pembunuhan para Jenderal Angkatan Darat pada tanggal 30 September 1965 yang sekaligus menjadi tonggak sejarah perubahan politik Indonesia dan sekaligus menjadi awal pergantian kekuasaan dari Sukarno kepada Suharto. Suharto langsung mendapat dukungan politik dari negara - negara barat yang memberikan bantuan peralatan militer taktis untuk melakukan pembersihan PKI dan negara boneka buatan Belanda.

Infrastruktur militer dan keterbatasan personel maupun logistik untuk menangani tahanan PKI diduga sebagai landasan tindakan pembantaian terhadap lebih dari 500.000 jiwa yang dituding sebagai anggota PKI. Suharto yang dikenal sebagai panglima Mandala dalam pembebasan Irian Barat tanpa pertempuran berarti berkat dukungan Amerika Serikat di PBB, setelah naik ketampuk kekuasaan langsung merubah sikap politik luar negeri menjadi sahabat negara adidaya pimpinan Blok Barat ini.

 Salah satu yang paling fenomenal menandakan kedekatan dengan Amerika Serikat adalah pemberian konsesi pertambangan emas dan tembaga kepada Freeport McMoran. Perusahaan tambang Amerika ini mendikte dan ikut campur dalam kebijakan pertambangan di Indonesia. Salah satu buktinya adalah Kontrak Karya PT Freeport Indonesia ditetapkan sebelum diberlakukannya UU Nomor 11/1967 tentang pertambangan umum. PT Freeport yang berlokasi di Grasberg dan Easberg, Pegunungan Jaya Wijaya ini, menguasai 81,28% saham, sedangkan PT Indocopper Investama sebesar 9,36%, dan pemerintah Indonesia yang notabene adalah pemilik alam hanya mempunyai saham sebesar 9,36%. Tidak tangung-tanggung, luas konsesi yang diberikan kepada Freeport pun luar biasa, 1,9 juta hektar lahan di Grasberg dan 100 km2 di Easberg.

Pegadaian tanah adat terus berlajut hingga di zaman era demokrasi. Dalam era demokrasi berbagai undang–undang di terbitkan akan tetapi mati suri bersama kelompok perancang regulasi itu. Undang – Undang seperti misalnya hak–hak ulayat tanah. Pihak pengambil keuntungan, sama seperti kelompok paham penganut feodalisme yang hanya orientasi mengejar harta (kekayaan), dan tahta (kekuasaan). Pihak itu, hanya mengejar hasil pajak yang lebih kecil itu untuk membebaskan kebun untuk hidup. Dalam era demokrasi penggadaian tanah adat seperti misalnya LNG tanggu di Bintuni Papua Barat. Tak heran bagi penganut paham feodalisme yang mana menyusun undang dasar 1945 yang tidak produktif seperti pasal 33 ayat 3 bunyinya “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dengan cara apa memakmurkan rakyat itu, tanah digadaikan habiskan, kemiskinan merajalela, gizi buruk, kesehatan buruk, pendidikan buruk, semuanya serba buruk itu.*****

 Freeport Sebagai Tempat Kejahatan Terbuka.

PT.Freeport Indonesia berlokasi Papua itu menjadi alat tawar menawar untuk merancang kejahatan baru bagi negara kapitalisme di abad ke – 21 ini. Bagaimana saya bisa menceritakan topik ini, dari fenomena yang ada, satu – kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara perancang kejahatan, perampasan alam serta ekonomi menuju pemusnaan manusia pribumi. Ada dua kejahatan yang dimainkan oleh kelompok kapitalisme global.
Pertama, pendekatan militer. Kejatahan terbuka yang dilakukan oleh pihak pemilik perusahan pada pada abad ke- 21 adalah pendekatan militer. Pendekatan ini dilakukun pada tahun 2011 lalu, seperti penempatan militer Amerika di Darwin. Penempatan ini ancaman bagi rakyat sipil Papua Barat. Jika rakyat melakukan aksi penyerangan di areal PT.Freeport, akan terjadi intervensi di wilayah operasi perusahan tambang Gresberg itu. Penempatan ini bertujuan untuk meloloskan perusahaan asing milik neokapitalisme itu.
Pendekatan kedua, perang ekonomi. Salah – satu perang yang harus kita ketahui bersama yaitu kontrak baru PT.Freeport Indonesia atas perpajang tangan pemangku kepentingan elit Jakarta. Titik konflik perpanjangan kontrak baru adalah pembangunan “SMALTER”.

Dua pihak bertikai antara pemerintah RI dan pemerintah Provinsi Papua tetap mempertahankan argumennya. Pihak Jakarta beralasan “akan ada ancaman bagi warga sekitarnya akibat limbah, berat logam, kebersihan lingkungan. Pihak Papua mempertahankan sisi kemakmuran rakyat. Dalam hasil musyawah bersama petinggi Jakarta dan Papua memutuskan smalter bangun di Papua.
Hasil keputusan bersama itu tidak memuaskan jawaban yang pasti, karena pihak Jakarta berbalik menyerang Pemprov Papua dengan cara lain melalui memperpanjang kontrak perusahan yang tidak manusiawi itu. Pihak Pemprov Papua kecewa berkata “ kami pemilik hutang, kami ini pemilik tanah, kami ini pemilik alam Papua”.

Konflik ini siapa beruntung dan siapa yang merugi dalam permufakatan tadi. Dapat dilihat dalam hubungan pembangunan SMALTER, yang merugi adalah Pemprov Papua. Pertama satu kelompok utusan dari Jakarta diberangkatkan ke Negara Cina untuk melobih pembangunan smalter tersebut, disusul juga pemerintah Papua. Lobi pembangunan smalter dengan Pemprov Papua menuju kekalahan dan pelepasan tanah adat di wilayah amungsa yang ke-dua.

Peta geoekonomi pada abad ke-21 “Negara Cina termasuk penguasa ekonomi urutan ke-dua setelah Amerika.Persaingan ekonomi dalam hal ini pihak pemilik Mcmoran tidak menerima China ada dalam wilayah kekuasaannya. Hal inilah membuat “ bos McMoran memperpanjang kekuasan dengan menanamkan saham lebih besar dari sebelumnya. Ia bahkan menuruti perintah hukum yang ada artinya keinginan Jakarta, ia akan menggenapinya.

Cara inilah permainan Jakarta memanfaatkan kesempatan emas untuk mengambil keuntungan dua kali lipat dalam kesempatan kecil itu. Dia membangun hubungan dengan Cina demi kekuasaannya. Latar bekangan Negara Cina juga salah- satu negara yang telah memiliki “hak Veto” dalam keputusan–keputusan tertentu dalam politik. Konspirasi politik yang ia mainkan harus dibaca seksama oleh rakyat penindas itu.

Hubungan antara Jakarta dan Amerika kembali rukun dalam penyelamatan ekonomi kapitalisme asing, dan menanamkan utang politik ekonomi, cara perpolitikan mereka dimainkan setingkat dunia dengan negara yang memiliki hak veto itu. Waspadala bagi kaum “marginal” bahwa politik domestik Palestina ke – II bisa terulang di Papua, dengan isu “ persoalan kemakmuran belaka”.

Dua perang terbuka yang dimainkan oleh penguasa untuk menekan rakyat pemilik hak ulayat, orang pribumi maka bersatulah kita melawan ekonomi, politik oleh sekelompok orang itu. Presiden Joko Widodo adalah penganut neoliberal yang sebenarnya. Bagaimana dia mau wujudkan misi kampnye dia yaitu berdiri ekonomi diatas kaki sendiri “BERDIKARI” sedangkan ia sendiri penganut neoliberal kapitalisme!.

Bisakah dengan cara ini melawan karakter neoliberal untuk menuntut hak ulayat tanah adat di areal PT.Freeport Tembagapura – Papua. Untuk ulasan berikut ini satu – satu solusi melawan karakter neoliberal, dan para kapitalisme yang mengabaikan tuntutan hak ulayat tanpa izin beroperasi sepanjang masa. ****

Melawan “ Kapitalisme Global di Papua”

Pemerintah kita berani memberikan donatur dengan cuma – cuma, maka muncul pertanyaan adalah bagaimana dengan tuntutan hak – hak ulayat tanah areal PT. Freeport Indonesia, Gresberg – Tembagapura Papua ?. Isu ini menjadi topik menarik bagi rakyat sipil untuk melawan neokapitalisme global menuju kedaulatan politik ekonomi, hak asasi manusia, di wilayah Papua Barat.

Rakyat Berkata “Segera lunasi hak ulayat kami”

Sebelum pembahasan topik ini terlebih dahulu mengenal pengertian daripada hak ulayat. Mengambil dari wikipedia, pengertian hak ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan tersebut.

Dari pengertian ini lebih jelas bahwa wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, maka tuntutan dari masyarakat Amungme adalah pihak yang benar. Cara mereka menuntut hak di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mimika, akan tetapi lebih efektif jika semua stakholder Pemprov Papua, sipil, mahasiswa, karyawan dan karyawati, DPRP ada di barisan gerakan itu. Masalah McMoran adalah masalah milik rakyat Papua, bukan saja milik suku Amungme.

PT.Freeport Indonesia yang beroperasi selama 48 tahun tanpa menjanjikan hak – hak pemilik ulayatnya. Pada tanggal 29 Juni 2015 melalui pemerintah Timika - Papua mendesak PT. Freeport Indonesia (PTFI) membayar ganti rugi hak ulayat sebesar USD 3,6 miliar atau setara Rp 481 triliun.

Rakyat “Ganti rugi US$3,6 miliar yang kami ajukan menuntut hak ulayat. Ini untuk ganti rugi kawasan kami berupa empat gunung yang selama ini menjadi wilayah kerjanya,”.

Mampukah pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia membayar Rp 481 triliun, sedangkan utang negara Indonesia berjumlah Rp 2.600 triliun utang bilateral negara lain maupun dari Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB). Tuntutan ini disampaikan kepada PT.Freeport atau Pemerintah Indonesia ?. Membayar tuntutan ini dua kali lipat dibandingkan dengan ULN Indonesia. Pihak Jakarta adalah anak asuh dari Amerika maka desakan dan tuntutannya tetap akan diabaikan, sekalipun diplomasi, pendekatan lain baik. Meskipun demikian hak – hak rakyat maka tuntutlah, bangkit untuk tuntut hak milik rakyat.

Penulis yakin semua persoalan di Papua berawal dari PT.Freeport Indonesia, maka semua pihak harus memberikan dukungan kepada warga yang menuntut hak ulayat. Lawan rakyat bukan Jakarta, maka bangkit dan berdiri barisan rakyat melawan kapitalisme modern yang mengkeruk habis, mencuri habis kekayaan alam. Mari bebaskan pegadaian alam, mari bangkit ekonomi lokal lawanlah dengan pemilik saham perusahan asing yang beroperasi di seluruh tanah Papua Barat.

Kesimpulan

Awal utang Luar Negari terjadi pada tahun 1967 melalui kapitalisme asing seperti PT.Freeport Indonesia masuk di Papua, maka tuntutan hak ulayat tanah satu solusi melawan Jakarta, dan dunia kapitalisme yang bergerak mengabaikan kepentingan penjaga alamnya.

Untuk mengambil keuntungan bagi para petinggi Jakarta dahulu kala menyusun undang – undang kontra produktif yaitu Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bunyinya “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk menjustifikasi keberadaan pasal 33 ini, Jakarta juga melakukan program yang kontra produktif bagi rakyat Papua. Biasanya pemerintah mensahkan Otonomi khusus bagi orang Papua, kemudian menghadirkan Unit Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), pemekaran sangat tidak logis, kemudian Otonomi khusus plus bertambah lagi.

Akibatnya adalah utang luar negeri ancaman besar bagi tanah–tanah yang kosong di Papua sekalipun undang–undang tanah adat sudah diamandemenkan serta kekayaan alam – alam digadaikan kepada pihak asing misalnya pada zaman otonomi khusus ini seperti kehadiran perusahan BIPI/ LNG, perusahan kelapa sawit, MIFEE maupun perusahan asing lainnya.

Lawan rakyat bukan Jakarta, maka bangkit dan berdiri barisan rakyat melawan kapitalisme modern yang mengkeruk habis, mencuri habis kekayaan alam. Mari bebaskan pegadaian alam, mari bangkit ekonomi lokal. Rakyatlah yang harus bersatu melawan konspirasi politik ekonomi dari para kapitalisme global ini.

Penulis : Mantan Aktivis Aliansi Mahasiswa Komite Kota Bogor

 

Read More

EKPANSIONISME BARU DI PASIFIK SELATAN

Geitogo M Gobai

Pendahuluan

     Dalam  geopolitik dunia keinginan bangsa-bangsa untuk menguasai ke bangsa-bangsa lain tentu melakukan berbagai cara baik dari diplomasi tingkat rendah sampai diplomasi tingkat tinggi. Pada abad ke-21, katakanlah bangsa-bangsa adidaya, maju dan bangsa sedang berkembang telah merangcang stategi khusus baik melalui ekpansionisme baru, imperialisme, kolonialisme, kapitalisme dibarengi dengan tekanan-tekanan militer yang luar biasa kepada bangsa lain untuk melanjutkan penjajahan baru kepada suku bangsa lain.
     Menurut teori-teori geopolitik, geografi dipercaya sebagai factor dominan yang  mempengaruhi identitas, perilaku dan interaksi suatu negara. Indonesia menjadi ekpansionisme baru muncul pada abad ke 21 sebagian diantaranya karena kepercayaan bahwa penguasaan atas daerah jantung emas menjadi satu-satunya cara untuk tampil seakan-akan sebagai negara penguasa baru.
Kasus-kasus beberapa Negara di Asia Tenggara menganggap Tiongkok ingin menguasai Laut China Selatan karena konseptualisasinya tentang zhong guo. Negara Israel dan Palestina menjadi perang mengerikan sepanjang sejarah geopolitik global atas sengketa perbatasan merupakan factor yang kerapkali menjadi sebab peperangan antar negara.
     Tulisan ini membahas beberapa persoalan khususnya bagaimana perubahan geopolitik global terutama di bagian Malanesia dan Pasifik Selatan. Secara lebih khusus membahas gerakan batas antara Negara Papua New Guiena (PNG) dengan Negara Indonesia atas wilayah sengketa daerah Papua Barat. Yang kedua, ekspansionisme baru dari Indonesia ke Bangsa Malanesia, status Indonesia di MSG dan Undang- Undang Wantok Bilong Yumi Bill.

A.    Eksodus Warga Papua Barat ke Papua Bagian Timur (PNG).
        Garis batas itu memisahkan kami. Simbol kami adalah satu daratan yang disebut one pla graun. Mereka di timur dan kami di barat katakanlah Papua New Guinea (PNG) dan Papua Barat. Sejak pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 ratusan bahkan ribuan orang barat berpindah ke bagian timur atau disebut dengan Exsodus. Pada saat itu, mobilisasi penduduk besar-besaran ke bagian Timur di Papua New Guinea, jumlah orang yang kita tidak dapat diperhitungkannya. Eksodus ini disebakan oleh invasi militer dari orang-orang Melayu. Warga asli Malanesia terhimpit dari militer sampai tidak bisa bergerak hingga membunuh, menembak, memperkosa, membakar rumah, membunuh ternak dan tanaman-tanamannya.
      Eksodus besar-besaran warga Papua Barat ke Negara Papua New Guinea (PNG) saat Perdana Menteri  Mr Mikael Somare ini. Beliau sebagai tokoh Bangsa di Malanesia telah gagal wujudkan gerakan pribumi Malanesia. Seharusnya beliau menggerakan Gerakan pribumi Malanesia dari tanah-tanah yang hilang dari negeri Melanesia seperti Papua Barat, Kanaky dan Bouganville. Meski Bouganville adalah penjajahan dari PNG itu sendiri.  Kekosongan politik dan taktik diplomasi yang masih buram  sehingga PM Somare itu dimanfaatkan oleh Bung Hatta di Jakarta. Wajar kalau pihak Indonesia belajar pengalaman selama 350th penjajahan dari  Negara Belanda.
      Bagaimana Pangu Pati (Partai milik Somare) tidak diprogres untuk gerakan  pribumi Malanesia sedangkan Partai People's Progress Party lebih paham sehingga para exsodus bisa memberikan keleluasaan dengan gerakan pribumi itu. Kami orang Papua sadar bahwa operasi rajawali, ABRI masuk Desa tekanan-tekanan ancaman kehidupan kami. Pada saat itu kami membutuhkan dukungan-dukungan dari negara-negara yang merdeka secara de fakto dan dejure. Saat itu Somare mengkritik masalah kemanusiaan di Negara Uganda. Masalah pengungsian dari Barat ke Timur PNG tidak satu pun beliau bersuara. Beliau berkata itu masalah urusan kedaulatan dalam Negeri Indonesia.
       Akibat invasi militer orang Papua pindah ke bagian Timur. Tanah kami hilang, surga kami hilang. Pusaran" kami telah injak-injak oleh militer dan suku bangsa lain. Andaikan sampaikan pidato ke UNHCR bahwa kedaruratan kemanusiaan di Papua, mungkin tanah kami masih ada, hutan kami masih banyak. Gerakan pribumi hilang takut akan serangan-serangan di batas lintas atau ambil ali negaranya. Tentu tidak, pasti ada diplomasi yang efektif dengan negara lain.


B.    Ekspansionisme Dari Suku Bangsa Melayu
       Kita kembali melihat sejarah Bangsa Indonesia dimana dalam sidang BPUPKI pertama 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dimana pemimpin Bangsa Indonesia dalam sidang itu berdebat tentang akan berlakukan ekspansionisme dan imperialisme baru kepada bangsa-bangsa lain terutama di wilayah-wilayah Kepulauan Pasifik Selatan. Dimana negara yang baru persiapkan merdeka itu, hendak mau menjajah bangsa lain. Singkatnya negara belum merdeka mau menjajah, perdebatan alot dalam sidang itu.
      Peristiwa tertembaknya seorang nelayan Indonesia yang sedang mencari ikan di wilayah Papua Nugini di bagian selatan itu menjadi keberanian tersendiri dalam tubuh militer PNG . Keputusan Army menembak mati bagi pelanggar lintas batas negara memakan waktu yang cukup lama. Hubungan antara kedua negara  ini kurang lebih 35  tahun lebih kemudian baru adanya tembak mati bagi pelanggar lintas batas berdekatan sota Merauke itu dari pihak tentara PNG.
      Dilihat dari catatan kasus di lintas batas, bahwa pada saat mengejar target selain ekspansionisme sampai Kepulauan Solomon itu adanya berbagai peristiwa penembahkan, pembakaran rumah-rumah warga sampai pada mengebom wilayah PNG.  Perundingan damai yang disepakati oleh kedua negara ini sering gagal  menjaga tercipta kedamaian. Ambisi menguasai tanah Malanesia itu ada sejak Daerah Operasi Militer di Tanah Papua. Dengan agresi militer itu berhasil integrasikan Papua ke Indonesia.
    Mengutip celaan dari Hatta dalam sidang BPUPKI itu " bukan tidak mungkin kita belum puas dengan Papua saja, tetapi mungkin juga akan menginginkan Kepulauan Solomon dan wilayah-wilayah lain sampai sejauh pertengahan samudra Pasifik.
     Padahal opsi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI dilihat dari garis sejarah diakui bahwa Papua Barat, dan wilayah Suku Bangsa Melayu ialah wilayah jajahan Belanda dan Jepang. Papua Timur termasuk wilayah jajahan dari Negara Jerman jatuh ke tangan Negara Inggiris dan  Australia. Itulah kekuatan hukum Internasional yang diduga menang, jika Indonesia berani mengambil ali wilayah Malanesia lain.
   Disisi lain,  intervensi kejayaan Australia juga menjadi ancaman bagi Pemerintah PNG untuk membiarkan Papua menjadi bagian Indonesia. Mungkin isu-isu internal intel masuk akan adanya ekspansionisme baru bahwa wilayah Papua Barat pintu bagi Malanesia, Micronesia dan Polinesia serta oceania.
     Peristiwa penguasaan operasi dari aparat Indonesia  ini mungkin Mr Mikael Somare lebih dulu kwatir atas kesepakatan dalam sidang BPUPKI itu. Ataukah para intel Australia membujuk akan adanya isu ekspansionisme sehingga takut menyampaikan dukungan kepada orang Malanesia Barat ?. Somare lebih memilih perundingan damai antara kedua negara itu?
    Pada masa kepemimpinan Mr Mikael Somare  terbuka untuk pendropan bantuan seperti alat senjata serta amunisi kepada pimpinan militer ke seluruh pelosok di Papua Barat. Pengawasan lintas batas dikatakan masih aman melalui jalan-jalan lokal.
     Dengan adanya seluruh wilayah Papua Barat dibawah tekanan ancaman Daerah Operasi Militer  (DOM) oleh militer Indonesia  menyebabkan banyak kali melanggar perbatasan di wilayah Papua New Guinea.  Tekanan invasi itu membuat orang-orang Papua mengungsi ke wilayah timur. Upaya memulangkan orang-orang Papua dilakukan melalui berbagai diplomasi serta adanya ancaman kepada warga-warga asli PNG di sekitaran sepanjang  lintas batas.  Secara diplomasi negara Indonesia merasa berhasil dengan adanya pemulangan warga pengungsi tanah air. Seringkali kedatangan pihak pemerintah Indonesia di tempat-tempat pengungsian dengan sopan dan santun. Dengan bahasa manis-manis di Papua sudah damai, aman.
     Pemerintah telah membangun berbagai fasilitas terutama perumahan, air bersih, pendidikan gratis dan puskemas. Semua itu dapat tipu  sebab tanah yang dulu mereka kenal hutan hujan sebagai tempat berburuh hilang. Tanah-tanah itu milik orang pendatang dengan sertifikat yang dibuat dengan selembar kertas putih.
      Alam yang dulunya penuh dengan fauna dan flora, dulunya tanah yang penuh susu dan madu itu tidak ada lagi. Orang Papua yang pulang ke asal masing -masing kampung di Papua cuma mimpi siang bolong atas janji akan memberikan fasilitas yang memadai.
       Bagaimana mungkin pemerintah memperhatikan nasip  para pengungsi yang hendak pulang ke kampung halaman ini. Adanya orang asli Papua yang ber KTP Indonesia saja mengalami banyak tekanan dari militer. Lain sisi belum adanya perhatian khusus sehingga terjadi mall Nutrisi di pelosok tanah yang kaya raya ini. Proteksi pemberdayaan hak hidup, hak politik, hak berekonomi, hak berpendidikan masih di bawah standar dalam tekanan militer. Sekalipun ada selalu intervensi dari para raja-raja kecil sehingga tak berkutik apa-apa.
        Kelompok raja kecil yang lahir dan tumbuh subur itupula menghiraukan hak orang asli Papua sehingga minoritas serta marginal di negeri sendiri atas ketidakberpihakan hak-hak dasar hidup. Sebagian para pengungsi ada kerinduan akan tanah airnya. Ingin meminum air susu dan madu di negeri leluhur akan tetapi  lebih baik tinggal di negeri orang. Ada saatnya akan menimba air susu yang manis untuk seumur hidupnya.
     Dimana berlanjutnya operasi-operasi militer di lintas batas serta seluruh tanah Papua tanah berdampak pada  kekayaan alam bebas dikuasai oleh negara melalui kekuatan-kekuatan militer. Ketika pemimpin negeri timur tidak membatasi akan aktivitas para aktivis saat itu maka ada win-win solution atas bangsa yang hilang.
      Dalam ekspedisinya Prof Dr Jared Diamond ahli sejarah dan Geografi  di PNG mendapat pertanyaan dari seorang warga bahwa mengapa muatan kalian lebih besar dibandingkan dengan muatan kami.  Alangka sukarnya pertanyaan itu bangsa kita tidak perlu adanya muatan besar ataupun teknologi berbasis kapitalisme yang mengancam eksistensi nafas kehidupan kita akan hancur. Muatan yang dimaksud adalah perkembangan teknologi pertanian bahkan teknologi yang lainnya.
     Cargo itu muncul dan hadir menguasai tanah serta kekayaan alam lainnya. Negeri one pla graun ini harus kembali ke habitatnya hutan, rawa, danau gunung merupakan tempat kehidupan kita. Bukan teknologi yang dibutuhkan, hadirnya teknologi tanah, hutan, gunung hancur lulu lantakan negeri kita.
     Ketika perang gerilya mulai di Bouganville alam menjadi tempat penyelamat bangsanya. Saat pengungsian berlangsung ramuan-ramuan tradisional menjadi obat alternatif serta makanan dan sayur-sayuran. Hutan menjadi satu tempat kita berdamai bukan dengan cargoisme.
    Cara pandang orang awam tidak bedah jauh dengan Mr.Somare dalam tindakan politik yang mana membatasi para aktivis Papua di wilayahnya. Politik sumbuh pendek, seharusnya, PNG dijadikan tempat pergerakan pribumi one pla graun. Tertutupnya pandangan politik masa lalu membuat akan lama pencapaian perdamaian politik di Papua Barat. Bukan bergantung pada PNG untuk bebas dan tidak akan tetapi memberikan akses waktu itu lebih baik ketimbang hari ini dan kedepan di lintas batas itu **

C.    Bangsa Melayu di Malanesia Sperhead Grub (MSG).
    Ekspansionisme yang telah diperbincangkan sejak tahun 1945 perlahan-lahan mulai nampak untuk menguasai tanah leluhur bagi Bangsa Malanesia. Tentu Suku Bangsa Melayu  tidak diam untuk memperluas penjajahan bagi tanah air di Pasifik Selatan.
     Berbagai ceritera penting lainnya, bagaimana suku ekskimo bertahan hidup di negeri sendiri seperti suku bangsa Aborigin di Australia. Tanah suci itu diambil oleh para orang -orang pelayaran. Mereka tersingkir, terpinggir, terbungkam, terdiam, tertutup di negerinya. Mereka seperti orang-orang terbungkam sepanjang masa, bahkan mereka di gusur ke pulau lain dari tanah leluhurnya.
     Bagaimana dengan peritiwa bangsa dua suku besar yaitu  Maori dan Mariori di Selandia Baru. Suku Maori menganggap suku superior dari dua suku tersebut. Cara pandang negatif membuat tanah asal suku Mariori diambil alih oleh suku Maori. Pada saat Invasi Taranaki  Maori (1835-1865) bahwa dalam peristiwa ini sumber daya alam (SDA) serta ribuan orang asli Suku Mariori dari Kepualauan Catham dihabiskan dengan bedil dan senapan. Kejadian sadis ini menewaskan banyak rakyat dengan difasilitasi oleh para penjajah dengan cerita yang buram masa-masa itu.
     Catatan sejarah dua suku bangsa dari peristiwa besar yang berbeda telah terjadi di negeri Malanesia, Polinesia, Mikronesia menjadi catatan penting dalam abad ke dua puluh satu ini. Bagaimana dengan Bangsa Melayu yang dianggap sebagai Bangsa yang superior dari bangsa pemilik tanah leluhur ini.  Bangsa yang licik seperti ular ini telah menguasai sendi-sendi kehidupan serta tidak ada harapan masa depan bagi bangsanya. Begitu banyak SDA telah dijual kepada bangsa asing dengan perjanjian gelap (black agreement) tanpa mengetahui hak kesulungannya.
     Pasca perang dunia II, untuk memperluas perang kolonialisme pengambil alihan hak-hak hidup serta hak sumber daya alam (SDA), Negara Indonesia membentuk sebuah Pasukan yang namanya pasukan Trikora. Untuk membubarkan Negara Papua yang seumuran jagung yang artinya 19 hari Negara Papua Barat didirikan sejak 1 Desember 1961.
     Diplomasi Negara Indonesia tahap pertama, telah berhasil dengan bantuan bedil, tima panas/senjata untuk membumi hanguskan tanah Papua Barat. Distribusi alat-alat perang telah mematakan rencana diplomasi dengan blok negara sosialis, komunis dari blok barat untuk merebut tanah air Papua Barat.
Diplomasi tahap kedua dari Negara Indonesia, terus berupaya menggagalkan anggota Malanesia Sperhead Grup (MSG) dengan status Observer. Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang ke-20 di Honiara Kepulauan Solomon Island menghasilkan beberapa keputusan penting, salah-satunya adalah peningkatan status Indonesia dari Observer menjadi Associate Member.  MSG sendiri merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Malanesia, yaitu  Papua New Guinea (PNG), Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Bouganville dan Kanak and Socialist Natonal Liberation Front (FLNKS) dari Keledonia Baru.
     Peningkatan status Asosiate Member menjadi taktik full diplomasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mematahkan gerakan diplomasi dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk anggota penuh di Malanesia Sperhad Grup (MSG). Peningkatan status Asociate Member tersebut dengan perjanjian–perjanjian khusus dengan negara Bangsa Malanesia kecuali Negara Vanuatu.   Dengan ini Bangsa Indonesia merasa telah berhasil meyakinkan kepada tiga pemimpin–pemimpin negara-negara di Malanesia dengan hubungan bantuan luar negeri yang telah dijanjikannya. Bentuk bantuan belum juga dikatakan
     Rezim akan berganti sehingga tetap mempertahankan untuk mematahkan gerakan ULMWP menjadi anggota penuh di MSG. Niscaya, geopolitik global akan beruba, jika pendekatan diplomatik yang tersturktur dan terukur dilakukan oleh pemimpin tanah air Papua Barat.  
     Hubungan antara Negara Amerika Serikat dengan Negara Indonesia sedikit demi sedikit mulai terputus atas pengambilalihan saham sebesar 51% persen PT.FI di kelolah oleh Pemerintahan Negara Indonesia. Berapa lama hubungan akan bertahan antara Pemerintah Indonesia dan Negara-Negara di Malanesia?. Apakah perjanjian yang disepakati dalam bentuk perjanjian dimanis atau perjanjian absolut. Wujud perjanjian dimanis maka kapan saja akan beruba perjanjian tersebut sebab ada gerakan budaya, tidak ada yang mematahkan dengan diplomatik apapun.
     Sebuah bangsa berdiri atas dasar budayanya sehingga tidak akan pernah melupakan warisan budaya dan sejarahnya. Pendekatan biologis, pendekatan ideologis dan pendekatan budaya menjadi salah-satu jalan menuju ULMWP menjadi anggota tetap di Malanesian Sperhead Grub (MSG).

D.    Wantok Blong Yumi Bill
Vanuatu tidak akan sepenuhnya merdeka sampai seluruh Bangsa Malanesia Merdeka (Janji Konstitusional). Walter Lini Bapak Bangsa Vanuatu.
    Untuk mewujudkan janji konstitusional tersebut Republik Vanuatu mendukung penuh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bentuk dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk memisahkan diri dari penjajahan Negara Indonesia. Negara Republik Vanuatu, sebagai satu- satu negara yang memiliki tujuannya sendiri, yaitu Ras Melanesia yang sedang dijajah segera dibebaskan dari tanah air Malanesia. Dukungan terhadap OPM salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu ingin melihat dukungannya terhadap OPM akan mambantu Vanuatu meraih tujuannya untuk negara-negara Ras Melanesia bebas dari penjajah kolonialisme, imperialisme, kapitalisme dan militerisme, maka dukungan tersebut tidak akan dicabut  sebagaimana telah disahkannya undang-undang secara konstitusional dukungan untuk pembebasan bangsa Papua Barat.
     Pada bulan Juni 2010, Parlemen Vanuatu telah mengesahkan Undang-undang Wantok Bilong Yumi (the Wantok Bilong Yumi Bill) untuk mendukung perjuangan Papua Barat untuk merdeka dari Indonesia, mengikat Vanuatu ke dalam perjuangan untuk mendorong status pengamat (observer) Papua Barat di dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Island Forum (PIF). Undang-undang Vanuatu ini merupakan perkembangan yang sangat bersejarah dalam konteks dukungan resmi di dalam komunitas persaudaraan Melanesia untuk perjuangan Papua Barat. Ini adalah suatu sikap yang ditunjukan oleh Vanuatu terhadap dukungan bagi kemerdekan Papua Barat yang didasari oleh persamaan Ras Melanesia.
     Dalam konteks Undang-Undang di Negara Vanuatu tersebut memberikan sinyal bahwa perjuangan Bangsa Papua Barat tidak berdiri sendiri. Undang-Undang tersebut bentuk advokasi kepada bangsa-bangsa ras Malanesia sehingga dalam pembahasan sidang PBB, Negara Vanuatu dan 6 negara lain memberikan warning kepada Pemerintah Indonesia soal Hak Asasi Manusia (HAM), serta hak-hak lainnya termasuk  gugatan hasil PEPERA1969 yang cacat hukum.
     Dalam hal ini Indonesia mencoba menggunakan jalur diplomasi dengan Negara Republik Vanuatu akan tetapi sulit bagi Negara Indonesia menggunakan jalur tersebut untuk membendung atau meredam isu Papua Barat di kanca Internasional. Negara Republik Vanuatu lebih duluh mematok hubungan diplomasi dengan undang-undang Wantok Bilong Yumi Bill yang telah ditetapkan secara konstitusional.
    Bahkan dalam kanca forum Malanesia Sperhead Grub (MSG) Negara Indonesia terus membangun diplomasi konstruktif bahwa Republik Vanuatu adalah sebagai Negara yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Status Observer bagi perjuangan Bangsa Papua Barat melalui ULMWP tetap akan eksis ssampai pada Negara Vanuatu mencabut undang-undang yang telah ditetapkannya. 

 

PENUTUP

    Penjajahan baru dari Indonesia di kanca forum Internasional terutama di Malanesian Sperhead Grub (MSG) dan Pasifik Island Forum (PIF) untuk mempertahankan Bangsa Papua Barat dalam Bingkai NKRI ialah status dinamis. Berbeda ketika ULMWP lebih mudah  menguasai tanah Ras Malanesia ketimbang Ras Melayu. Bangsa Negara Republik Vanuatu berdiri bersama Ras Malanesia yang hilang dari negeri asal.
    Isu tentang perjuangan di MSG terkait status West Papua yang masih dipertanyakan. Isu Hak Asasi Manusia menjadi pertimbangan untuk mendukung Papua menjadi bagian dari MSG. Dengan diberikannya status obeserver pada Papua memiliki ke khawatiran bagi Indonesia jika status tersebut adalah langkah awal bagi Papua Barat menjadi anggota tetap meskipun para pemimpin MSG menyatakan bahwa Papua Barat hanya mewakili masyarakat Papua yang ada diluar wilayah Papua. Sehingga hadirnya Indonesia menjalin dengan hubungan dengan MSG, dianggap sebagai salah satu cara untuk menghentikan aspirasi Papua.
     Kerja sama antar bangsa-bangsa yang dibangun oleh Indonesia dengan Negara- Negara Malanesia untuk menekan internasionalisasi isu Papua Barat tidak akan bertahan lama. Diplomasi para pemimpin ULMWP perlu kerja yang ekstra untuk meyakinkan serta menekan gerakan Indonesia kepada bangsa-bangsa Malanesia, Polinesia dan Mikronesia.
        Dua kemenangan besar dalam sejarah pergerakan Bangsa Papua Barat  di forum Internasional yaitu

• Pertama,dengan adanya,undang-undang Wantok Bilong Yumi Bill isu kemerdekaan Bangsa Papua Barat di kanca Forum  Malanesian Sperhead Grub (MSG) diakui sebagai gerakan Malanesia bebas dari tanah penjajahan.
• Kedua, dengan adanya status observer bagi The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) kemenangan rakyat Papua Barat atas berkat kerja keras Negara Republik Vanuatu.

Catatan : 

Ekspansionisme. Ekspansionisme yaitu doktrin suatu negara dalam memperluas wilayah  teritorialnya (atau pengaruh ekonominya) dan biasanya dengan cara agresi militer”.
Eksodus : perbuatan meninggalkan tempat asalnya secara besar-besaran.

Penulis : Mantan Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bogor

 

Read More